Djoko Suwondo mengakui banyak FKPM tidak bisa maksimal dalam pelaksanaanya. Sebagai polisi, dirinya tahu pasti masalahnya karena terbentur dana. Sebab FKPM tidak mendapatkan suntikan dana dari pihak manapun.
“Dana Operasional FKPM murni berasal dari Swadaya Masyarakat.” Katanya. Untuk bisa mendapatkan dan dari masyarakat, lanjut Djoko , pengurus FKPM harus bekerja keras mensosialisasikan FKPM ke masyarakat secara aktif. Itupun tidak mudah dilakukan sebab tidak sedikit masyarakat yang masih belum paham tentang apa fungsi dan peranan FKPM dalam menjaga dan menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan terkendali di lingkungan tempat tinggal mereka.
FKPM dibentuk berdasarkan SKEP.KAPOLRI No.Pol:SKEP/737/IX/2005, tanggal 13 Oktober 2005 ttg Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas bererta turunanya. "FKPMNE sendiri baru berdiri di Rungkut pada 17 September 2007, dan semenjak itu pula, kami gencar melakukan sosialisasi", papar Djoko . "Tidak mudah memang, alhamdulilah berkat usaha keras dan pendekatan secara persuasive dengan warga sekitar, keberadaan FKPM mendapat banyak dukungan dari masyakat,” tutur Djoko suwondo panjang.
Inilah salah satu pernyataan KABAG Binamitra Polwiltabes Surabaya AKBP. Sri Setyo rahayu. FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT sangat berperan dalam mengamankan lingkungan. Namun optimalnya peran itu sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi. Kalau polisi tidak dipercaya, maka peran FKPM tidak akan berjalan, tegasnya (22/9).
Sekarang anggota kami sudah mencapai 50 orang, yang terdiri dari RW-RT-Satpam juga ada tambahan dari Warga tambak yang bergabung ke FKPM Nirwana Eksekutif, warga tambak dilibatkan ke FKPM-NE, karena pentingnya hutan Konservasi Mangrove bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, jadi patut kita jaga dan kita lestarikan ujar Djoko Suwondo yang yang juga terpilih sebagai pengelola Lembaga Ekowisata bersama Wakil Ketua FKPM Adi Pramono.
Djoko sadar untuk meningkatkan kualitas standard keamanan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hanya mengandalkan dana swadaya dari masyarakat tidak akan mencukupi kebutuhan. Untuk itulah, Djoko tidak segan untuk menginstruksikan anak buahnya untuk melakukan pengelolaan Ekowisata Mangrove, sebagai upaya untuk memperoleh dana operasional untuk FKPM NE, sekaligus untuk mendapatkan simpati pimpinan. Ekowisata Mangrove (EWM) juga sudah dikukuhkan dalam akta notaris, sehingga sayap bisnis FKPMNE ini diharapkan djoko untuk dapat terus berdiri tanpa gangguan dari pihak manapun, termasuk dari masyarakat lokal yang dulunya merupakan pengurus hutan mangrove. EWM ini mendapat dana dari hasil pungutan para wisatawan yang mampir ke hutan mangrove wonorejo, pungutan biaya penanaman mangrove, dan juga penncarian dana CSR dari berbagai perusahaan besar, bersama-sama dengan pak Irvan, camat rungkut, tambah Djoko suwondo.
Tapi saya cukup gembira sebab sekarang kami juga diperhatikan, dengan dibantunya tenaga pelatihan dari Polsek Rungkut dan Polres Surabaya Timur, dan tidak segan-segan Kapolres sendiri yang turun untuk membantu kami, dalam hal kegiatan apel, simulasi dan kegiatan lainnya, sehingga kami merasa terbantukan. Yang mana dulu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk trainer sekarang sudah tidak ada. KABAG. Bina mitra Polwiltabes Surabaya juga memberikan dukungan dan dorongan kepada kami. Djoko menambahkan, bagi pengurus FKPM lain yang terkendala oleh masalah dana, setidaknya ada kabar gembira. Sebab didalam buku Panduan Polmas falsafah pemolisian 2008 yang baru dari Mabes Polri dijelaskan, saat ini di tingkat pusat sedang mencoba menggandeng menpora. Kedepan, FKPM bisa mendapatkan dana dari APBD pemerintahan daerah.
Djoko berharapkerjasama di tingkat pusat yang saat ini masih dalam proses penggodokan bisa segera disepakati. Sehingga, FKPM dapat benar-benar berfungsi sesuai dengan Moto FKPM yaitu menjadikan polisi bagi diri sendiri sehingga kita tidak menjadi korban dan pelaku tindak kejahatan. (K1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar